Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini membuat keputusan mengejutkan dengan menghentikan sementara sejumlah proyek pembangunan jalan tol di Indonesia. Beberapa proyek tol yang terkena dampak kebijakan ini antara lain tol Puncak, tol Kulonprogo-Cilacap, dan ruas sirip tol Trans Sumatera. Keputusan ini disambut baik oleh Bambang Haryo Soekartono, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra.
Dalam pernyataannya Bambang Haryo memaparkan alasannya mendukung kebijakan Presiden Prabowo. "Kalau kita lihat, beberapa ruas tol di Jawa yang baru dibangun di masa pemerintahan sebelumnya belum sepenuhnya bisa maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi. Seharusnya fokus lebih ke transportasi publik massal dan transportasi logistik massal," ujar Bambang Haryo.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan jalan tol oleh transportasi publik massal seperti bus dan logistik massal seperti truk masih minim. Hal ini disebabkan tarif tol yang masih tergolong tinggi, sehingga banyak pengguna tetap memilih jalan non-tol seperti jalan nasional atau jalan provinsi untuk mobilitas mereka.
"Sangat disayangkan bahwa kita telah membangun jalan tol namun tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh angkutan publik dan logistik. Berbeda dengan pembangunan jalan tol di era pemerintahan Pak Harto, di mana tarifnya sangat terjangkau. Banyak truk dan bus saat itu memanfaatkan jalan tol untuk mempercepat roda perekonomian," tambahnya.
Bambang Haryo mencatat bahwa jumlah pengguna jalan tol dari kalangan angkutan publik massal atau bus, serta angkutan logistik massal atau truk, tak lebih dari 2.5 persen dari jumlah keseluruhan kendaraan yang melintas di jalan reguler nasional maupun provinsi. Sedangkan untuk transportasi pribadi, hanya sekitar 20 persen yang menggunakan jalan tol dibandingkan dengan jalan reguler sepadan.
"Tingginya tarif tol membuat banyak masyarakat merasa terbebani. Oleh karena itu, keputusan untuk menghentikan pembangunan jalan tol sudah tepat. Indonesia masih memerlukan perawatan dan perbaikan yang signifikan pada jalan-jalan nasional dan provinsi yang rusak," jelas Bambang Haryo.
Ia menambahkan bahwa masyarakat harusnya dapat merasakan jalan reguler nasional maupun provinsi yang lebar, layak, dan bebas hambatan, seperti yang dinikmati di negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Bambang Haryo berpandangan bahwa tersedia lebih banyak jalan yang tidak berbayar dengan kualitas yang baik akan berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi.
"Dan jumlah jalan tol di Indonesia sudah sangat banyak jika dibandingkan dengan Malaysia. Di Indonesia, panjang jalan tol mencapai 2.893 kilometer berbanding dengan jalan nasional yang sepanjang 54.000 kilometer. Sementara di Malaysia, panjang jalan tol 5.027 kilometer dibandingkan dengan jalan nasional mereka yang mencapai 290.000 kilometer," ujarnya.
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Malaysia memiliki persentase jalan tidak berbayar yang jauh lebih besar dibandingkan Indonesia, dan kualitas keselamatan jalan tidak berbayar mereka setara dengan jalan tol di Indonesia. Hal ini menurut Bambang menunjukan perlunya Pemerintah Indonesia fokus pada perawatan dan peningkatan jalan reguler untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih merata.
"Infrastruktur jalan yang baik akan mengurangi biaya transportasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," tutup Bambang Haryo, menyatakan harapannya agar perawatan dan peningkatan jalan reguler mendapat perhatian lebih dari pemerintah guna meningkatkan efek pengganda ekonomi di Indonesia.
Keputusan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan mengarahkan fokus pada kesejahteraan masyarakat luas, melalui optimalisasi jaringan jalan yang ada serta penyempurnaan jaringan reguler sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi nasional.