Malang Raya memasuki tahun 2025 dengan agenda ambisius di bidang infrastruktur, menjadikannya sebagai tahun yang penting dalam upaya peningkatan dan pembenahan berbagai aspek di wilayah ini. Fokus utama tahun ini tertuju pada pembangunan drainase, perbaikan jalan, dan jembatan. Kota Malang secara khusus menaruh perhatian lebih dalam menangani proyek drainase setelah mengalami beberapa insiden banjir pada akhir 2024 silam.

Anggaran senilai Rp 140 miliar telah dialokasikan untuk merealisasikan pembangunan drainase yang efisien di tiga lokasi strategis. Alokasi terbesar diarahkan ke Jalan Bondowoso dengan anggaran Rp 60 miliar, diikuti Jalan JA Suprapto yang memerlukan Rp 50 miliar, dan Jalan Soekarno-Hatta yang membutuhkan Rp 30 miliar. Pembangunan di Jalan Soekarno-Hatta telah mendapatkan dana pasti dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sementara dua lokasi lainnya masih menunggu kepastian anggaran.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin, menggarisbawahi pentingnya rencana pembangunan drainase di tiga lokasi ini, yang harus didiskusikan secara mendalam, terutama terkait sumber pendanaannya. "Informasi terakhir, di Jalan Soehat akan menggunakan anggaran dari provinsi. Namun, untuk dua lokasi lainnya, Detail Engineering Design (DED) belum selesai. DED inilah yang nantinya akan menentukan alokasi anggaran yang tepat," tegas Anas.

DED ini menjadi komponen krusial dalam menentukan apakah biaya pembangunan jalan di Jalan Bondowoso dan JA Suprapto dapat ditutupi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau butuh intervensi tambahan dari anggaran pusat atau provinsi. "Kami mendorong DED untuk segera diselesaikan. Begitu sudah ada, bisa dimasukkan ke dalam perubahan anggaran keuangan 2025," lanjut Anas.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Ir Dandung Julhardjanto, menegaskan kesiapannya untuk menyelesaikan DED secepat mungkin, dengan target rampung bulan ini. "Kami berusaha secepatnya. Namun, perkiraan biaya saat ini adalah Rp 60 miliar untuk Jalan Bondowoso dan Rp 50 miliar untuk Jalan JA Suprapto. Detail spesifiknya akan tergantung pada DED," ungkap Dandung.

Selain drainase, Kota Malang juga sedang bersiap untuk merevitalisasi Pasar Besar Malang dengan anggaran sekitar Rp 300 miliar. Meski anggaran tersebut belum dipastikan dari pemerintah pusat, Pemkot Malang telah menyiapkan anggaran pendamping sebesar Rp 10 miliar dalam APBD 2025.

Di Kabupaten Malang, fokus utamanya adalah perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, mengungkapkan ada 15 jembatan dan 15 dinding pembatas tanah yang rusak akibat bencana beberapa waktu lalu. “Semuanya sudah kami inventarisasi. Ada jembatan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan menjadi prioritas perbaikan kami,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang belum diselesaikan tahun 2024, seperti ruas Jalan Selorejo-Krisik dan Kepanjen-Pagak hingga Pantai Ngliyep, akan diteruskan. Anggaran sebesar Rp 312 miliar telah disiapkan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk bantuan dari Kementerian PUPR untuk membangun lima jembatan.

Bupati Malang, HM Sanusi, menegaskan persiapan anggaran sebesar Rp 600 miliar untuk pembangunan infrastruktur, dengan alokasi Rp 10 miliar untuk setiap kecamatan untuk perbaikan infrastruktur lokal. "Dengan anggaran ini, kami berharap infrastruktur Kabupaten Malang tidak ada yang rusak," kata Sanusi.

Sementara itu, Pemkot Batu menggariskan tujuh Program Strategis Daerah dalam APBD Kota Batu 2025, melibatkan revitalisasi lahan apel dan pembangunan pedestrian untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan dan mendorong transportasi berkelanjutan di kota tersebut. Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyoroti program transportasi gratis bagi pelajar dan rehabilitasi IPLT Tlekung yang dianggarkan Rp 10,5 miliar.

Tahun infrastruktur di Malang Raya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya fasilitas memadai dan berfungsi baik. Pemerintah setempat berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai proyek tepat waktu, sambil terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.