Jakarta - Pemerintah telah menetapkan besaran kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk tahun 2025. Penetapan ini dituangkan dalam SK Kepala BPH Migas No. 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 yang memuat kuota untuk dua jenis BBM bersubsidi: Biosolar sebanyak 17,3 juta kiloliter (KL) dan Pertalite sebanyak 31,1 juta KL. Tugas penting ini akan dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding Commercial & Trading.

Heppy Wulansari, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, menyatakan bahwa Pertamina sudah menerima kuota ini dan siap memulai distribusi pada tahun 2025. "Besaran kuota sudah kami terima dan siap kami distribusikan untuk tahun 2025 dan kami terus melakukan upaya mewujudkan subsidi tepat sasaran melalui sistem digital QR Code sembari menunggu skema yang akan ditetapkan Pemerintah,"  Jumat, 3 Januari 2025.

Upaya untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran menjadi fokus utama Pertamina Patra Niaga. Mengingat sepanjang tahun 2024, 100 persen transaksi Biosolar telah tercatat secara digital, sementara transaksi Pertalite mencapai 93,9 persen secara digital. Dari penyaluran Pertalite ini, 97,03 persen disalurkan untuk kendaraan, dan sisanya 2,97 persen dialokasikan untuk usaha perikanan, usaha pertanian, UMKM, serta layanan umum seperti fasilitas kesehatan dan BNPB.

"Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM bersubsidi semakin transparan. Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga ini berkomitmen menyediakan data penyaluran yang se-transparan mungkin. Ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan," lanjut Heppy.

Pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan Biosolar sebanyak 16.648.912 KL dari kuota yang ditetapkan sebesar 16.940.519 KL. Sementara untuk Pertalite, realisasi penyaluran mencapai 29.700.081 KL dari kuota yang dialokasikan sebesar 31.604.602 KL. Angka ini menunjukkan bahwa Pertamina Patra Niaga mampu bekerja secara efisien mendekati kuota yang telah diberikan oleh Pemerintah.

Pertamina Patra Niaga mencatat kesuksesan dalam pencatatan digital dengan tujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran BBM bersubsidi. Sistem digital QR Code yang diterapkan diharapkan mampu memastikan subsidi BBM menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus mencegah penyalahgunaan dan penjualan BBM bersubsidi secara ilegal.

Kebijakan ini sejalan dengan visi Pemerintah yang berupaya untuk memastikan bahwa subsidi energi, terutama BBM, dapat tersalur tepat sasaran. Dengan penggunaan teknologi berbasis digital, diharapkan distribusi BBM bersubsidi semakin efisien dan akurat.

Dalam menghadapi tahun 2025, Pertamina berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya, memperluas jangkauan distribusi, serta meningkatkan akurasi data penyaluran BBM bersubsidi. Heppy menambahkan bahwa langkah-langkah inovatif akan terus diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi BBM bersubsidi.

Dengan adanya penetapan kuota ini, Pemerintah berharap seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari subsidi BBM, serta mendorong geliat perekonomian terutama sektor-sektor yang menjadi prioritas seperti perikanan, pertanian, dan UMKM.

Langkah Pertamina dan Pemerintah dalam hal ini diharapkan bisa terus bersinergi untuk mencapai tujuan bersama dalam mendistribusikan BBM bersubsidi secara adil dan tepat sasaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata.

Sebagai perusahaan yang mengemban tugas penting dari Pemerintah, Pertamina Patra Niaga terus menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Seluruh persiapan dan strategi distribusi telah dianalisis dan direncanakan agar semua kebijakan dan kuota yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik dalam operasional tahun 2025.