JAKARTA — Perbicangan seputar harga tiket pesawat kembali mencuat di tengah masyarakat. Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa kebijakan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen yang diterapkan pemerintah selama periode Natal 2024 hingga Tahun Baru 2025 membutuhkan kajian lebih lanjut. Hal ini penting dilakukan demi memastikan dampak kebijakan tersebut terhadap industri penerbangan dan ekonomi secara keseluruhan.

"Dalam konteks ini, tentu kita memerlukan kajian yang lebih mendalam," ujar Erick saat menggelar konferensi pers di Jakarta pada hari Jumat, 3 Januari 2025. Pernyataan ini diutarakan untuk menanggapi berbagai pertanyaan dari para awak media mengenai kelanjutan dari kebijakan yang telah dijalankan sejak tanggal 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

Tantangan Efisiensi dan Kebutuhan Penambahan Pesawat

Kebijakan ini melibatkan diskusi dan evaluasi dengan berbagai BUMN di sektor aviasi, seperti Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, InJourney Airports, serta Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau yang dikenal dengan AirNav Indonesia. Erick menjelaskan bahwa saat ini, efisiensi menjadi fokus utama bagi industri penerbangan di Indonesia, terutama mengingat jumlah armada pesawat yang dimiliki saat ini masih terbatas.

"Saat ini kita hanya memiliki sekitar 400 pesawat sedangkan kebutuhan kita adalah 750 pesawat. Jelas kita masih kekurangan," ungkap Erick. Oleh karena itu, pihak maskapai terus berupaya untuk menambah jumlah pesawat guna memenuhi kebutuhan transportasi udara yang terus berkembang. "Dirut Garuda, Dirut Pelita, dan Citilink berusaha menambah pesawat. Inovasinya adalah menambah pesawat untuk mendukung kelancaran penerbangan," lanjutnya.

Arahan Presiden untuk Meringankan Beban Masyarakat

Sebelumnya, langkah proaktif pemerintah dalam menurunkan harga tiket penerbangan domestik selama musim liburan Natal dan Tahun Baru ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Elba Damhuri. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengurangi beban biaya perjalanan udara saat periode liburan.

"Kebijakan ini berlaku di seluruh bandara yang ada di Indonesia, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat," jelas Elba. Kebijakan yang diberlakukan selama 16 hari ini memberikan manfaat bagi masyarakat yang membeli tiket selama masa penyesuaian tarif tersebut.

Industri Penerbangan dan Langkah Inovatif

Dalam situasi pasca-pandemi yang menuntut pemulihan ekonomi cepat, industri penerbangan memainkan peran penting. Erick Thohir menyampaikan bahwa berbagai maskapai tengah melakukan berbagai upaya inovatif dalam rangka menambah armada pesawat. Langkah ini dipandang essential mengingat pentingnya sektor aviasi dalam menghubungkan berbagai daerah di Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, kebutuhan yang meningkat untuk transportasi lintas pulau menambah urgensi terkait penambahan kapasitas pesawat. Namun, tantangan ini tetap harus diimbangi dengan efisiensi operasional agar industri tetap kompetitif. Erick menegaskan, "Kita harus melakukan penambahahan pesawat sambil mempertahankan efisiensi. Ini adalah keseimbangan yang harus kita capai."

Upaya Keberlanjutan Kebijakan Tarif

Terkait dengan keberlanjutan kebijakan penurunan tarif ini di luar periode Natal dan Tahun Baru, Erick Thohir belum memberikan kepastian. Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya kajian lebih dalam untuk memastikan bahwa langkah ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga mendukung keberlanjutan industri penerbangan secara keseluruhan.

Keputusan akhir mengenai nasib kebijakan ini di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh evaluasi yang saat ini sedang berlangsung. Dengan demikian, masyarakat diharapkan untuk bersabar dan menunggu hasil kajian lebih lanjut. "Kami akan melakukan evaluasi efisien dan efektif, sehingga kebijakan ini dapat bermanfaat dalam jangka panjang," tutup Erick.

Dengan adanya kajian yang tengah dilakukan, diharapkan ada keputusan yang dapat menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, baik itu konsumen maupun pelaku industri penerbangan yang memerlukan dukungan ini untuk bangkit kembali. Keputusan yang akan diambil tentunya akan mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait dalam ekosistem penerbangan nasional.